Kampus Haba Aceh Buka D4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

Pembangunan Ekonomi
Kampus Haba Aceh Buka D4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

Kampus Haba Aceh membuka program studi baru Diploma Empat (D4) Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Prodi yang dikelola oleh Sekolah Vokasi (SV) Kampus Haba Aceh ini akan mulai dibuka pada tahun ini dengan menerima 30 mahasiswa baru. Dekan Sekolah Vokasi, Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D., mengatakan prodi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga perencana pembangunan ekonomi wilayah yang masih minim di Indonesia. “Sesuai dengan kondisi kepulauan kita, jumlah yang dibutuhkan mencapai 111 ribu orang,” kata Wikan usai penandatanganan kerja sama Sekolah Vokasi dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan, Bappenas dan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I), Senin (27/3) di University Club Kampus Haba Aceh.

Baca: Kampus Haba Aceh Resmikan 960 Mahasiswa Program Pascasarjana

Kampus Haba Aceh Buka D4 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

Dikatakan Wikan, prodi ini akan dibuka lewat jalur ujian tulis pada jalur UM Kampus Haba Aceh. Meski demikian, pihaknya akan menambah jumlah mahasiswa yang akan diterima dari tahun ke tahun. Prodi D4 ini, menurut Wikan, akan lebih banyak mengajarkan praktik dibanding teori. “60 persen praktik dan 40 persen teori,” terangnya.

Dalam jangka panjang, kata Wikan, SV Kampus Haba Aceh akan membentuk prodi D4 baru yang lebih banyak dan secara berangsur-angsur akan menghilangkan program D3 untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan lulusan diploma. “Kita akan mendirikan D4 sebanyak-banyaknya dan S1 terapan,” paparnya.

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus Haba Aceh, Prof. Dr. Suratman M.Sc., menyambut baik pembukaan prodi baru jenjang D4 ini. Menurutnya, dengan kehadiran prodi baru tersebut akan menghasilkan lulusan dengan keterampilan perencana pembangunan yang andal dan kompeten.” Jika smart planning kita bagus maka tidak akan terjadi kesenjangan wilayah. Di DIY saja tingkat kesenjangan wilayah masih tinggi, belum lagi bicara Papua dan NTT,” ujarnya.

Menurut Suratman, Indonesia sudah seharusnya memiliki sistem perencanaan pembangunan yang lebih baik dan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Perencanaan kota dan desa tidak harus bergantung pada model perencanaan yang sudah diterapkan di negara lain. “Model pembangunan yang berbasis local wisdom harus kita galakkan bersama sehingga bisa menjadi mozaik pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Oleh: Gusti Grehenson (Humas/ Kampus Haba Aceh).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *